reformasi intelijen indonesia Can Be Fun For Anyone
reformasi intelijen indonesia Can Be Fun For Anyone
Blog Article
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, informasi intelijen tetap sangat penting dalam merumuskan strategi diplomatik dan militer.
Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.
The 2011 Intelligence Law includes a number of content articles open up to many interpretations, which CSOs assert violate and override the Regulation on Community Freedom of knowledge of 2008. For instance, the Intelligence Regulation defines “intelligence secrets” as “data that might jeopardize nationwide stability,” but offers no additional clarification regarding the definition of “nationwide protection.
Constitutional Court: The Constitutional Court was initially proven on November 9, 2001 like a consequence with the 3rd amendment on the Constitution on the Republic Indonesia. Not like the Supreme Court, the Constitutional Court will not be an appellate court. Its final decision is ultimate and binding and, therefore, can not be challenged. Posting 24C of your Constitution states the powers with the Constitutional Court docket are initially, to critique the legislation produced in opposition to the Structure; 2nd, to solve disputes involving state establishment; third, to take care of dissolution of political events; fourth, to take care of disputes more than election final results; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the entire process of impeachment, the jurisdiction in the Courtroom is only restricted to The difficulty of law on whether or not the President and/or even the Vp are guilty in undertaking the functions prohibited via the Constitution. The decision on regardless of whether to eliminate the President and/or even the Vice chairman continues to be under the authority with the Individuals’s Consultative Assembly.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]
Unofficial tallies of many ballots from throughout Indonesia have indicated that Defense Minister Prabowo Subianto, a former normal accused of past human rights violations, has gained in excess of fifty five% on the vote during the presidential election on February 14, 2024. Ahead of the election, human legal rights gurus condemned the decision by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (also referred to as Jokowi), to award the rank of honorary four-star normal to Prabowo.
In addition to the EIT Law, treason (makar) and blasphemy laws prices underneath the Legal Code, which happen to be expanded from the 2022 version, have also been accustomed to suppress the right to liberty of expression in Indonesia.
that these steps are “not Opposite to guidelines and restrictions”. In its Naskah Akademik (Educational Draft), The federal government claimed that the discretion exercised via the President gets to be ineffective because of this prerequisite.
Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.
The decision was taken subsequent the issuance of a regulation in lieu from the Law on Mass Companies, which has sparked issues in excess intelijen indonesia of potential violations of the proper to assemble because it grants The federal government the ability to disband mass groups with no owing approach.
Community participation during this time was also witnessed as a mere formality, with last second invitations issued for worker unions and also other stakeholders.